Legislator Minta Kejelasan FHCI Antisipasi Kualitas Jaringan dalam Rekrutmen Bersama BUMN

28-06-2022 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina dalamRDP dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan FHCI, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). Foto: Oji/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta kejelasan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) dalam mengantisipasi kualitas jaringan dalam Rekrutmen Bersama BUMN 2022. Sebab, menurutnya, dengan kualitas jaringan internet yang belum merata di seluruh Indonesia, dapat menutup kesempatan bagi kandidat-kandidat potensial yang ingin ikut dalam rekrutmen tersebut.

 

“Bagaimana FHCI antisipasi hal tersebut?” tanya Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi Kementerian BUMN RI dan FHCI, terkait pembahasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Rekrutmen Bersama Pegawai BUMN, di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (28/6/2022).

 

Beberapa kendala yang didapatkan Nevi dari beberapa pendaftar yang gagal dalam Rekrutmen Bersama BUMN tersebut di antaranya situs tidak dapat diakses; gagal mendaftar karena password tidak sesuai; tidak dapat email aktivasi; isi data tidak kelihatan di kolom pendidikan; berkas file terlalu besar lebih dari 500 kb; kuota penuh; data kecamatan tidak muncul; tidak bisa ubah data; hingga foto orang lain yang tampil.

 

“Karena itu bagaimana caranya agar rekrutmen bersama yang dilakukan FHCI ini upaya untuk efisiensi dan efektivitas rekrutmen keterjangkauan yang sangat luas juga mudah diakses,” jelas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

 

Diketahui, Rekrutmen Bersama BUMN ini membuka lebih dari 2.700 lowongan untuk penempatan lebih dari 50 BUMN untuk putra/i terbaik Bangsa Indonesia. Adapun tahap rekrutmen ini dimulai sejak 14 April 2022 lalu hingga pengumuman final Calon Pegawai BUMN pada 4 Juli 2022. Sejauh ini yang telah mendaftar dalam rekrutmen tersebut mencapai 250.000 orang. (rdn/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...